Ratusan koperasi di Provinsi Papua Barat tidak aktif selama sepuluh tahun belakang ini kata Kadis Koperasi Papua Barat Drs Stevanus Selang.
Diungkapkan jika jumlah koperasi secara keseluruhan di Papua Barat seribu lebih. Namun ia juga tidak menampik jika banyak koperasi dalam kondisi positif, sehingga pihaknya dengan sumber daya manusia yang ada akan terus melakukan perbaikan kepada koperasi-koperasi tersebut.
Sebab kondisi ini bukan hanya terjadi di Papua Barat, namun di seluruh Indonesia merata terjadi seperti itu.
Infokom Manokwari.
Senin, 28 Juli 2014
Rabu, 23 Juli 2014
Koperasi Berperan Aktif Memperkuat Ekonomi Rakyat
Ditulis oleh Thoding/Papos
JAYAPURA [PAPOS] – Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua membagi porsi anggaran terbesar ke kabupaten/Kota sebesar 80 persen dan provinsi 20 persen, dengan harapan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mampu menghilangkan status daerah tertinggal.
Secara khusus untuk bidang ekonomi rakyat, pemerintah menaruh harapan kepada semua stakeholer khususnya dewan koperasi Indonesia wilayah Papua beserta seluruh pegiat koperasi untuk berperan aktif memperkuat basis ekonomi rakyat sampai ke daerah terpencil.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP,MH mengungkapkan, untuk mendukung program yang sangat strategis diperlukan langkah-langkah strategis pertama sumber daya manusia (SDM) koperasi harus memiliki kompetensi dan daya saing unggul. Kebutuhan SDM berkualitas ini sesuai dengan tuntutan diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 serta era globalisasi dunia sesuai Thema peringatan hari Koperasi ke-67 yakni koperasi Indonesia menuju ekonomi global dan Kedua, perlunya validasi data koperasi.
“Saya minta seluruh gerakan koperasi untuk aktif melakukan updating data keanggotaan, permodalan, aset, jariangan usaha, SDM dan manajemen koperasi,” Kata Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Tiga Bidang Umum Sekda Papua Rosina Upessy Seminar Hari Koperasi di Hotel Matoa, Rabu (23/7/2014) kemarin.
Menurutnya, pendataan ini harus terus menerus dilakukan dan divalidasi untuk pemetaan dan potensi gerakan koperasi yang kuatdan terpercaya. Pemerintah daerah mendorong memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi desa untuk mendapatkan alokasi dari 10 persen dana APBN untuk desa sesuai dengan undang-undang desa yang baru untuk mendirikan dan mengelola lumbung desa bagi produk-produk pertanian di pedesaan.
“Kita berharap peran serta dari semua pihak khususnya pusat-pusat dan primer-primer koperasi dapat memanfaatkan perintah Perdasus 18 tahun 2008 ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan harapan, kata Gubernur, pelayanan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi merata sampai diseluruh pelosok tanah Papua melalui koperasi.
“Hal ini sejalan dengan program strategis yang telah ditetapkan pemerintah dengan melibatkan lembaga-lembaga adat dan tokoh agama,maka ,lembaga koperasi menjadi pilihan utama untuk menata kembali koperasi menjadi pilihan utama,” terangnya.[tho]
JAYAPURA [PAPOS] – Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua membagi porsi anggaran terbesar ke kabupaten/Kota sebesar 80 persen dan provinsi 20 persen, dengan harapan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mampu menghilangkan status daerah tertinggal.
Secara khusus untuk bidang ekonomi rakyat, pemerintah menaruh harapan kepada semua stakeholer khususnya dewan koperasi Indonesia wilayah Papua beserta seluruh pegiat koperasi untuk berperan aktif memperkuat basis ekonomi rakyat sampai ke daerah terpencil.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP,MH mengungkapkan, untuk mendukung program yang sangat strategis diperlukan langkah-langkah strategis pertama sumber daya manusia (SDM) koperasi harus memiliki kompetensi dan daya saing unggul. Kebutuhan SDM berkualitas ini sesuai dengan tuntutan diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 serta era globalisasi dunia sesuai Thema peringatan hari Koperasi ke-67 yakni koperasi Indonesia menuju ekonomi global dan Kedua, perlunya validasi data koperasi.
“Saya minta seluruh gerakan koperasi untuk aktif melakukan updating data keanggotaan, permodalan, aset, jariangan usaha, SDM dan manajemen koperasi,” Kata Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Tiga Bidang Umum Sekda Papua Rosina Upessy Seminar Hari Koperasi di Hotel Matoa, Rabu (23/7/2014) kemarin.
Menurutnya, pendataan ini harus terus menerus dilakukan dan divalidasi untuk pemetaan dan potensi gerakan koperasi yang kuatdan terpercaya. Pemerintah daerah mendorong memberi kesempatan kepada koperasi-koperasi desa untuk mendapatkan alokasi dari 10 persen dana APBN untuk desa sesuai dengan undang-undang desa yang baru untuk mendirikan dan mengelola lumbung desa bagi produk-produk pertanian di pedesaan.
“Kita berharap peran serta dari semua pihak khususnya pusat-pusat dan primer-primer koperasi dapat memanfaatkan perintah Perdasus 18 tahun 2008 ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan harapan, kata Gubernur, pelayanan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi merata sampai diseluruh pelosok tanah Papua melalui koperasi.
“Hal ini sejalan dengan program strategis yang telah ditetapkan pemerintah dengan melibatkan lembaga-lembaga adat dan tokoh agama,maka ,lembaga koperasi menjadi pilihan utama untuk menata kembali koperasi menjadi pilihan utama,” terangnya.[tho]
Kamis, 18 Juli 2013
Hampir Separuh Koperasi di Papua Tak Aktif
TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.
"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.
Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.
"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.
Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)